“Tuan, yang harus disalahkan adalah seluruh kaum inteligensia. Ketika mereka masih mahasiswa, mereka adalah orang-orang yang baik dan jujur, di pundak mereka terletak pengharapan kita. Mereka adalah masa depan, tetapi begitu mereka memperoleh posisi dan kehidupan bebas mandiri, maka pengharapan kita dan masa depan itu berubah menjadi asap, dan filter yang tinggal hanyalah para doktor yang memiliki villa-nya sendiri, pejabat yang rakus, dan insinyur yang tidak jujur.” (Anton Chekhov)
Ilmu pengetahuan dan peradaban manusia berkembang pesat. Sekolah dan Universitas berdiri di tiap kota-kota besar. Setiap tahun, negeri ini tak henti-hentinya melahirkan para sarjana yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Seakan mengisyaratkan bahwa tidak lama lagi negeri ini akan menemui masa keemasan dengan jumlah anak-anak muda yang masuk dalam kategori usia produktif. Sebelum memasuki masa itu, ada pertanyaan yang perlu kita jawab, kenapa berkembangnya ilmu pengetahuan malah membuat kemiskinan di negeri ini semakin merajalela? Apa yang menyebabkan ilmu pengetahuan malah membuat kesenjagan antara si kaya dan miskin semakin melebar? Kenapa kehadiran anak-anak muda pintar di negeri ini tidak membuat negeri kita mampu keluar dari cengkraman modal? Kita tentu bisa lihat di pinggir jalan, pusat kota dan di desa ada sekelompok manusia yang bahagia seperti hidup di atas awan sedangkan yang lainnya hidup dalam keadaan lapar dengan kondisi yang amat menyedihkan. Lantas kita harus bertanya, apakah kita kekurangan orang-orang pintar untuk mengubah keadaan?
Coba tanyakan pada dirimu, ilmu pengetahuan yang melangit itu kau gunakan untuk apa? Kau belajar di kampus ini untuk siapa? Teori-teori yang kau pelajari itu akan kau gunakan untuk membela yang mana? Aku bertanya seperti apa yang pernah ditanyakan oleh WS Rendra “Kita ini dididik untuk memihak yang mana? ilmu-ilmu yang diajarkan disini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan?”
Di era masa lalu ketika universitas negeri ini baru tumbuh dan berstatus sebagai PTN, kita mengenal Prof. Dr.Sardjito yang dengan eksperimen tanaman kumis kucing dapat menjadi obat kanker. Kita juga mengenal nama Masri Singarimbun dengan studi kemiskinannya yang amat popular dan berani, serta di bidang sejarah kita mengenal nama Sartono Kartodirdjo dengan sejarah rakyatnya. Bahkan IKIP Jakarta pernah memiliki rektor yang produktif menulis dan berjuang dalam gerakan, yaitu Deliar Noer. Dengan demikian, rasanya malu ketika menyadari bahwa universitas saat ini jarang melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang berjuang untuk kemaslahatan masyarakat.
Sadarkah kita bahwa hari ini pendidikan kita dicengkram oleh mekanisme pasar? Sistem yang menghamba kepada pasar telah berhasil menyulap universitas sebagai institusi yang bukan lagi melahirkan para pejuang sosial, tetapi melahirkan para budak! Mahalnya biaya kuliah membawa efek yang begitu besar, yakni semakin sedikit orang-orang yang sedia bekerja dengan penuh kerelawanan untuk melayani sesama. Karena kuliah terlalu mahal, tak heran mahasiswa yang lulus dari universitas lebih memilih berlomba-lomba mencari lapangan pekerjaan agar modal mereka yang sudah mereka keluarkan selama kuliah dapat terganti, bila perlu berlipat ganda. Inilah yang disebut oleh Paulo Freire sebagai “Pendidikan Gaya Bank”. Jadi orang baik di negeri ini hampir tak mungkin karena sistemnya menghendaki kita agar menjadi individualis nan kejam. Mereka yang berpendidikan tak lagi bercita-cita menjadi seorang cendekiawan, apalagi untuk menjadi aktivis sosial.
Tak heran jika negeri ini berjalan stagnan karena orang-orang pandai tidak lagi menggunakan kepintarannya untuk membantu sesama, tetapi lebih sering untuk menipu dan memperdaya. Dokter-dokter tidak lagi bekerja untuk memperjuangkan pelayanan kesehatan bagi semua kelas, tetapi hanya melayani mereka yang punya uang. Oleh karena itu, rumah sakit lebih mirip seperti jalan tol: siapa yang membayar, dia yang diberikan jalan. Semua bicara untung rugi; sekolah dan rumah sakit lebih mirip pabrik ketimbang sebagai tempat pelayanan sosial, ada uang maka ada barang. Komersialisasi besar-besaran dalam segala bidanglah yang membuat negeri ini dilanda wabah keterbelakangan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis di negeri ini layaknya mimpi yang sulit terwujud, seperti yang dilukiskan oleh Eko Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Kaum Miskin Bersatulah;
Ujung perlindungan sosial yang remeh itu kerapkali dijadikan pidato menggebu para pejabat.Mereka berseru soal gratis. Pendidikan gratis.Layanan kesehatan gratis.Mereka dengan gigih berkampanye untuk itu. Dan perlakuan yang menghina pun gratis. Tapi semua itu hanya bualan. Yang gratis hanya kampanyenya. Yang gratis hanya yang mendengarkan. Tetap semuanya pakai ongkos. Ongkos yang memastikan semua layanan publik mendapat bayaran yang setimpal. Malahan mahal. [1] (Eko, 2009:64)
Keputusan para pemimpin negeri ini yang menyerahkan pendidikan kepada mekanisme pasar sama halnya dengan memberikan bayi kepada seorang kanibal. Liberalisasi besar-besaran merupakan akar penyebab maraknya kemiskinan, pengangguran, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Dominasi elite oligarki dalam ekonomi dan politik telah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan pemodal, dalam tataran tertentu berkesesuaian dengan kepentingan elite politik dan borjuis lokal yang juga ingin kecipratan keuntungan.
Anggapan tentang orang miskin malas sejak lama telah terbantahkan. Tak bisa dengan sederhana menyatakan bahwa miskin karena malas. Tak bisa dengan enteng menilai bahwa kemiskinan karena bodoh. Coba sesekali tinggal bersama petani di desa, mereka bekerja mulai subuh hingga magrib, tetapi keadaan mereka masih saja miskin. Mereka bekerja siang-malam untuk bertahan hidup. Seperti pada masa kolonial, sumberdaya alam Indonesia diperas habis untuk memakmurkan negara penjajah, dan hari ini pola itu terjadi pada hubungan desa dan kota. Desa diperas habis, petani dibiarkan miskin demi keberlangsungan hidup dan kebutuhan pokok masyarakat kota. Sayangnya, kita tidak pernah menyadari hal itu. Kondisi Buruh sebagai masyarakat miskin kota juga amat mengenaskan. Lenin menggambarkan kondisi buruh di Rusia yang barangkali mirip dengan kondisi buruh di Indonesia saat ini, dalam bukunya yang berjudul Kepada Kaum Miskin Desa;
Kaum buruh ditindih oleh kemelaratan dan kemiskinan, dimatikan rasa mereka oleh kerja berat yang tak habis-habisnya untuk kaum kapitalis dan kaum tuan tanah; seringkali kaum buruh bahkan tak mempunyai waktu untuk berpikir apa sebabnya mereka tetap menjadi orang-orang miskin selama-lamanya, atau bagaimana supaya bebas dari kemiskinan ini.[2]
Lahirnya Para Pejuang Sosial
Dahulu, awal abad ke-20, kebijakan Belanda mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketika itu Belanda menerapkan Politik Etis di Hindia Belanda, kebijakan ini digulirkan karena munculnya kecaman-kecaman terhadap pemerintahan Belanda, salah satunya yang dituliskan oleh Multatuli tentang seorang pegawai negeri yang mengutuk kolonialisme Belanda dalam novelnya yang berjudul Max Havelaar. Selain itu, kritik juga datang dari seorang ahli hukum Belanda, bernama Van Deventer, ia datang ke Hindia Belanda bukan untuk merampok seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan sebangsanya. Tetapi ia menyelidiki keadaan penduduk di negeri jajahan yang sedang dilanda bencana kelaparan dan kesengsaraan. Segeralah setelah pulang, Van Deventer menulis sebuah artikel yang menampar wajah para pendukung kolonialisme Belanda, artikel itu berjudul Een eereschuld yang artinya “Suatu Hutang Kehormatan”. Ia memaparkan bagaimana negeri Belanda berhutang kepada Indonesia atas segala kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Dengan demikian, hutang itu harus dilunasi dengan memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi.
Diberlakukannya Politik Etis menandai didirikannya sekolah-sekolah untuk anak bangsawan dan birokrat pribumi. Setelah berhasil mengeyam pendidikan, para pelajar pribumi mulai berkenalan dengan ide-ide pembebasan, mereka mulai membaca buku-buku tentang humanisme, sehingga mereka menjadi sadar terhadap kekejaman imperialisme dan kolonialisme. Kelak, merekalah yang mempelopori gerakan anti-penjajahan dan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan bangsa.
Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang memulai perjuangan melalui pendidikan, prestasi gemilang yang mereka ukir ketika masih menjadi mahasiswa bukanlah mendapatkan deretan piala karena menang lomba debat atau pidato, tetapi mereka berhasil mempropagandakan gerakan Studiefond yaitu bantuan beasiswa kepada sesama pelajar pribumi yang kekurangan biaya untuk mengeyam pendidikan di sekolah-sekolah buatan Belanda. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih dengan penyebarluasan kesempatan pendidikan. Sedangkan ketika itu, hanya golongan darah biru lah yang bisa memasuki sekolah-sekolah buatan Belandayang biayanya mahal sekali.
Di sela-sela waktu sekolah, para pelajar sering menyempatkan waktu untuk mengajarkan baca tulis kepada anak desa. Perjuangan-perjuangan lainnya dilakukan oleh Sukarno dan Tan Malaka, merekalah deretan nama anak-anak muda yang memperjuangkan pemerataan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat pribumi. Kisah perjuangan para pejuang kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial pada masa itu, dimana kemiskinan dan bencana kelaparan menghantui penduduk seperti apa yang pernah dilukiskan oleh Barisan Pelopor tentang keadaan rakyat pada masa kekuasaan Jepang;
Setiap hari berkeliaran mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup penuh tumo (kutu) menghias pakaiannya yang compang-camping terbuat dari bahan karung goni waring atau kulit pulutan. Bangkai-bangkai manusia terdapat dimana-mana, lobang-lobang perlindungan, di bawah kolong-kolong jembatan, di kuburan-kuburan cina, bahkan ada yang menggeletak di tempat-tempat pembuangan sampah. [3]
Itulah kondisi pada zaman kolonial; menyedihkan, penuh kemelaratan dan bencana kelaparan.Belanda dan Jepang mengeruk segala kekayaan alam negeri ini hingga penduduknya dibiarkan jatuh miskin dan terlunta.Kondisi seperti itulah yang menggerakan hati Sukarno dan pejuang lainnya. Mereka menggunakan tangan, waktu dan masa muda mereka untuk menolong sesama, mereka menyadari bahwa kepintaran itu untuk ditularkan bukan malah digunakan untuk membodoh-bodohi orang lain, keadilan itu harus ditegakan bukan untuk dibicarakan, sistem kolonial itu harus dihancurkan, demi tercapainya sebuah kemerdekaan.
Sukarno yang saat itu masih mahasiswa dengan berani menolak tawaran bekerja sebagai asisten dosen di kampusnya Technische Hogeschool (THS). Ia menolak dan lebih memilih memilih untuk beragitasi dari mimbar satu ke mimbar yang lainnya. Memberantas buta huruf dari desa satu ke desa lainnya. Sedangkan Mohammad Hatta dengan tegas dan berani melawan Kerajaan Belanda yang telah memberikan ia beasiswa kuliah di Belanda. Seraya berpesankepada semua anak muda: tidak ada kata kompromi terhadap segala bentuk penjajahan dan penghisapan. Tidakkah perjuangan itu mendorong kita untuk melakukan perjuangan yang sama?
Siapa yang bisa bilang bahwa kondisi rakyat Indonesia hari ini sejahtera? Negara-negara Barat sepertinya belum ikhlas menghentikan penjajahan di kawasan negara dunia ketiga, mereka membentuk WTO dan IMF sebagai kepanjangantangan nafsu kolonialisme dan imperialisme. Lembaga-lembaga perdagangan dan keuangan dunia dibentuk sebagai upaya untuk menguasai ekonomi negara-negara dunia ketiga tanpa harus menguasai teritorinya. Dengan demikian, terjadilah liberalisasi dalam segala bidang, salah satunya sektor pertambangan.Freeport adalah salah satunya, tambang emas yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan pribumi, justru dikeruk habis oleh asing. Tidak usah bicara penguasaan tambang oleh asing untuk kemakmuran rakyat, lihatlah bagaimana nasib warga di sekeliling pertambangan, sejahtera atau menyedihkan?Padahal PT. Freeport merupakan pertambangan emas terbesar di dunia .Seharusnya dengan adanya Freeport, Papua menjadi wilayah paling maju dan modern nomor satu di Indonesia, bukan justru dibiarkan terbelakang.
Kondisi-kondisi itulah yang seharusnya menyadarkan kita bahwa perjuangan tidak berhenti ketika bangsa ini berhasil mencapai kemerdekaan. Kampus harus mengembalikan fungsinya sebagai tempat kelahiran pejuang-pejuang sosial. Kita tidak kekurangan Fakultas Pertambangan untuk menasionalisasi PT. Freeport. Kita tidak kekurangan Fakultas Ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan atau kita tidak kekurangan lulusan Ilmu Sosial untuk memecahkan permasalah di sektor publik. Semua itu hanya bisa kita raih dengan modal keberanian; yakni keberanian untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Sukarno, Hatta, Tan Malaka, Fidel Castro, Che Guevara, dan Munir menghabiskan masa muda mereka di garis perjuangan. Tidak ada kata patuh dan kompromi terhadap penguasa korup, zalim dan penguasa yang telah menghardik orang miskin.Mereka memilih melawan dan berjuang bersama masyarakat, hingga pengucilan, ancaman pembunuhan dan pengasingan menjadi risiko yang harus mereka hadapi setiap hari. Bahkan Mohammad Hatta hingga akhir hidupnya tidak mampu membeli sepatu idamannya. Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama RI sekaligus mantan ketua Partai Sarekat Islam ketika meninggal status rumahnya masih sewa, bukan rumah pribadi. Itulah bukti bahwa pimpinan ketika itu rela hidup menderita demi memperjuangkan hidup masyarakat yang mereka pimpin.
Mengalami pembuangan dan pengasingan tak pernah membuat anak-anak muda ketika itu menghentikan perjuangannya melawan penjajah. Mereka lebih memilih memperjuangkan nasib bangsanya dibandingkan hanya duduk manis di ruang kelas. Hingga penjara menjadi tempat dimana keyakinan untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan semakin mengeras. Dari dalam kampus, mereka berdiskusi, mendirikan studi klub hingga mendirikan sekolah-sekolah gratis untuk pribumi seperti Sekolah SI Onderwijs yang didirikan oleh Semaoen dan Tan Malaka di Semarang dan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Mereka semua merupakan para pelajar dari perguruan tinggi dan anak-anak muda yang berjuang saat seusia kalian.Mereka menempatkan ketajaman berpikir, kemampuan berbicara dan keahilan berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan melawan pemerintahan Belanda, bukan malah melayani kepentingan politik penguasa.
Tugas kita hari ini adalah menjaga dan merawat negeri ini dengan baik. Melawan segala bentuk penjajahan gaya baru dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.Perjuangan itu kini mulai terlihat di dalam Gerakan Mahasiswa Yogyakarta yang turut memperjuangkan nasib petani Kulonprogo yang tanahnya ingin digusur oleh Sultan untuk membangun Bandara. Seakan mengisyaratkan, dimana ada penggusuran, di sanalah kita harus melawan. Lain halnya dengan kampus ITB, mahasiswa yang tergabung dalam Komune Rakapare beberapa kali mendapatkan ancaman Drop Out dari pihak kampus karena mereka terus menyuarakan penolakan penggusuran pedagang kaki lima yang berdagang di depan kampus ITB. Deretan perjuangan itu akhirnya menyadarkan siapapun, kepada siapa seharusnya mahasiswa berpihak. Advokasi warga merupakan cara mereka untuk menambal keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Maraknya aksi protes mahasiswa atas penggusuran paksa di berbagai daerah merupakan isyarat kembalinya dunia kampus sebagai tempat lahirnya para pejuang sosial. Akhirrnya kita pun harus sepakat bahwa berbagai perubahan besar di dunia ini terjadi ketika seorang intelektual berpihak kepada masyarakat, bukan justru bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan, atau menjadi kekusaan itu sendiri.
[1] Prasetyo, Eko. Kaum Miskin Bersatulah. Resist Book: Yogyakarta. hlm.64
[2] Lenin, Vladimir. Kepada Kaum Miskin Desa. Yayasan Pembaharuan: Jakarta. hlm.15
[3] Lih Anton E Lucas, One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah. Resist Book: Yogyakarta 2004
0 Komentar